Breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menghadiri secara daring lewat sambungan konferensi video kegiatan Interviu Evaluasi SPBE Tahun 2024, yang berlangsung secara luring di Ruang Rapat Ir. H. Soehoed Warnaen Bappeda Jabar, Kota Bandung, Selasa (29/10/2024) sore.
Pada kesempatan itu, Herman berujar bahwa transformasi digital merupakan salah satu kunci akselerasi pembangunan.
Maka komitmen dan konsistensi pimpinan diperlukan sehingga transformasi digital ini bukan hanya tren semata, tapi juga menjadi alat yang berdampak.
Jika selama ini transformasi digital berfokus terhadap administrasi pemerintahan, Herman menyebut Pemda Provinsi Jabar tengah berupaya agar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Transformasi digital bukan hanya G to G (pemerintah ke pemerintah), sekarang kami juga tengah bergerak ke G to C (pemerintah ke masyarakat), dan G to B- nya (pemerintah ke bisnis),” ucap Herman.
Menurut Herman, yang terpenting adalah manfaat dan dampak nyata dari transformasi digital terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Lebih jauh lagi jika berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana penerapan SPBE berdampak, kurang lebih seperti itu,” katanya.
Herman memaparkan, setiap tahun indeks SPBE Jabar selalu meningkat, misalnya Indeks SPBE Pemprov Jabar naik dari 3,37 pada tahun 2022, menjadi 4,14 pada tahun 2023.
“Bahkan harapan kami, dengan “support” dari Bapak-bapak (asesor) bisa menembus minimal 4,5 target kami,” ucap Herman.
“Tapi kami perlu “highlight’, tujuan kami adalah menyejahterakan masyarakat Jawa Barat. Bagaimana kemiskinan, pengangguran dapat turun signifikan, IPM naik signifikan. Demikian juga pendapatan per kapita bisa naik signifikan, kemudian “stunting”, indeks gini turun signifikan, dan itu saya kira “ultimate goals” kami,” tuturnya.
Maka lewat transformasi digital pemerintahan, Herman menginginkan target-target indikator pembangunan dapat terakselerasi karena dengan bantuan teknologi informasi akan didapat data dengan cepat sehingga pemangku kebijakan bisa melakukan analisa dan memutuskan suatu kebijakan dengan tepat dan cepat.
“Kami bisa melompat karena dari digital ini kami bisa mendapatkan data cepat, kami bisa melakukan analisis cepat, dan tentu hasilnya pun cepat, begitu data, analisis, dan hasilnya bagus, “good data” “good decision”, “good result”, itu prinsip dasar,” kata Herman.
Asesor Eksternal dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Christ Rudianto menyampaikan bahwa kemajuan teknologi informasi atau pun internet bak pedang bermata dua.
Di satu sisi dapat “powerfull” menyelesaikan berbagai masalah, tapi di sisi lainnya jika salah dalam pengelolaan justru bisa berdampak sebaliknya.
Dengan demikian dalam penerapan SPBE perlu dilakukan pula suatu manajemen risiko.
“Itu yang perlu kami Ingatkan, tapi tadi teman-teman juga sudah melakukan suatu pengelolaan manajemen risiko. Saya kira itu sangat baik, artinya IT tetap digunakan sebagai solusi yang tepat, tapi juga disiapkan juga kemungkinan-kemungkinan dampak dari pemakaian IT ini,” ujar Christ Rudianto.
“Saya kira hal lain sudah bagus untuk penerapan SPBE (di Pemda Provinsi Jabar) yang terbukti dari interviu yang kami lakukan dua jam ini,” tambahnya.
Sementara itu Asesor Eksternal Pembanding, yang juga dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Andeka Rocky Tanaamah menyampaikan, seyogianya SPBE digunakan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
Sehingga komitmen yang kuat dari unsur pimpinan diperlukan agar penyelenggaraan SPBE dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
“Pemda Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat bagaimana penyelenggaraan SPBE mencapai tujuan tadi, yang artinya bukan hanya G to G, tapi juga G to C, maupun G to B. Ini menjadi komitmen dan daya dorong bagaimana SPBE digunakan untuk akselerasi di dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Andeka.
